Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3754 Tahun 2015 Tentang Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan Kepala Madrasah

File view
File Download

Dokumen 1 dan 2 Kurikulum

Dokumen kurikulum terdiri atas 2 macam. 

Dokumen Satu berisi tentang acuan pengembangan kurikulum yang memuat :

latar belakang, tujuan dan prinsip pengembangan, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan. Sedangkan 

Dokumen Dua berisi tentang silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Secara lebih rinci dan lengkap dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Dokumen 1

BAB 1. Pendahuluan

      A.    Latar Belakang dan Dasar Pengembangan

      B.     Tujuan Pengembangan dan Fungsi KTSP

      C.     Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP

BAB 2. Tujuan Pendidikan

      A.    Tujuan Pendidikan

      B.     Visi dan Misi Sekolah

      C.     Misi Sekolah

BAB 3. Struktur dan Muatan Kurikulum

      A.    Mata Pelajaran

      B.     Muatan Lokal

      C.     Kegiatan Pengembangan Diri

      D.    Pengaturan Beban Belajar

      E.     Ketuntasan Belajar

      F.      Kenaikan Kelas dan Kelulusan

      G.    Pendidikan Kecakapan Hidup

      H.   Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal  dan Global

BAB 4. Kalender Pendidikan

      A.    Minggu, hari dan jam efektif

CARA CEK KEASLIAN IJAZAH SECARA ONLINE

CARA CEK KEASLIAN IJAZAH, APAKAH TERDAFTAR DI PANGKALAN DATA PT DIRJEN DIKTI

Sekedar iseng ingin tahu apakah ijazah yang kita miliki terdapat atau tidak di Perguruan Tinggi, karena tidak sedikit lulusan atau mahasiswa terutama dari PTS terkadang tidak terdaptar di Di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
Pengecekan status mahasiswa di Portal ini bisa untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) baik jenjang Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). 

Berikut ini cara cek LULUSAN atau Mahasiswa di Portal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi atau portal PDDIKTI.

Pertama, buka alamat http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa

Kedua, isi format yang tersedia yakni Tulis Nama Perguruan Tinggi (misalnya UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA) tulis sebagian dari kata itu nanti akan muncul pilihan yang dapat kita pilih. Lalu Program Studi dan Jurusan, Kemudian Tulis Kata Kunci dengan menulis Nama atau NIM selanjutnya tulis KODE CAPTCHA.

Ketiga, Klik Tombol CARI MAHASISWA

Keempat, Jika sudah ditemukan, Klik pada NAMA maka akan muncul status mahasiswa tersebut apakah masih aktif atau sudah lulus. Bahkan akan diketahui tanggal lulusnya.

Terima Kasih, Mudah-mudahan bermanfaat.

Pedoman Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik

KMA Nomor 103 Thaun 2015 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik file disini

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PERMOHONAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR ASN KEMENAG

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitasnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan.

Tugas belajar adalah mengikuti Sekolah Formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya ditanggung oleh Negara. Sedangkan ijin belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dilakukan di luar jam kantor yang tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari.

Prosedur pengajuan usulan permohonan izin dan tugas belajar pada Kemenag  dengan mengajukan usulan melalui satuan kerja masing-masing ASN secara hirarkis dari satuan terendah sampai ke Setjen Kemenag.

PNS dari madrasah/sekolah atau KUA misalnya, menyampaikan usulan ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Usulan tersebut  lalu akan diproses untuk diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk kemudian diteruskan ke Setjen Kemenag dengan Up. Kepala Biro Kepegawaian.

Adapun berkas yang harus dilampirkan dalam usulan tersebut :

1) foto copy SK CPNS, SK PNS, SK Mutasi, dan SK Kenaikan Pangkat (KP) terakhir;

2) foto copy DP3 tahun terakhir;

3) fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg);

4) fotocopy ijazah terakhir;

5) fotocopy konversi NIP/NIP baru;

6) asli jadwal perkuliahan yang menyatakan hari, jam, dan jenis mata kulia yang diikuti (khusus untuk yang mengajukan izin belajar); 

7) asli surat pernyataan dari lembaga yang berwenang atau pimpinan satker/perguruan tinggi yang menyatakan jarak tempuh antara tempat tugas dengan lembaga pendidikan dalam jumlah kilometer dan jumlah jam (khusus untuk yang mengajukan izin belajar);

8) Asli surat keterangan dari sponsor yang menjamin biaya pendidikan dari awal sampai selesai kuliah (khusus untuk yang mengajukan tugas belajar);

9) asli surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;

10) asli surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas belajar sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku (khusus untuk yang mengajukan izin belajar); dan

11) asli surat keterangan yang menyatakan nama lembaga pendidikan, jurusan/prodi, dan rencana jangka waktu perkuliahan.

Sumber : http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=258359

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN

No	Jenis Peraturan	Tentang
1	UU No. 20 Th. 2003	Sistem Pendidikan Nasional
2	UU No. 14 Th. 2005	Guru dan Dosen
3	UU No. 12 Th. 2010	Gerakan Pramuka
4	UU No. 05 Th. 2014	Aparatur Sipil Negara
5	PP No. 19 Th. 2005	Standar Nasional Pendidikan
6	PP No. 32 Th. 2013	Perubahan Atas PP No. 19 TH. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7	PP No. 13 Th. 2015	Perubahan Kedua Atas PP No. 19 TH. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8	PP No. 09 Th. 2003	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
9	PP No. 63 Th. 2009	Perubahan Atas PP No. 09 TH. 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
10	PP No. 17 Th. 2010	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
11	PP No. 66 Th. 2010	Perubahan Atas PP No. 17 TH. 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
12	PP No. 47 Th. 2008	Wajib Belajar
13	PP No. 74 Th. 2008	Guru
14	PP No. 41 Th. 2009	Tunjangan Profesi Guru dan Dosen
15	PP No. 46 Th. 2011	Penilaian Prestasi Kerja PNS
16	Permendiknas No. 22 Th. 2006	Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
17	Permendiknas No. 23 Th. 2006	Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
18	Permendiknas No. 20 Th. 2007	Standar Penilaian
19	Permendiknas No. 41 Th. 2007	Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
20	Permendiknas No. 13 Th. 2007	Standar Kepala Sekolah/Madrasah
21	Permendiknas No. 16 Th. 2007	Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru
22	Permendiknas No. 19 Th. 2007	Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
23	Permendiknas No. 24 Th. 2007	Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
24	Permendiknas No. 39 Th. 2009	Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
25	Permendiknas No. 15 Th. 2010	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kab/Kota
26	Permendikbud No. 23 Th. 2013	Perubahan atas Permendiknas No. 15 TH. 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kab/Kota
27	Permendiknas No. 30 Th. 2011	Perubahan Atas Permendiknas No. 39 TH. 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
28	Permendiknas No. 28 Th. 2010	Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrsah
29	Permendikbud No. 54 Th. 2013	Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
30	Permendikbud No. 62 Th. 2013	Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru
31	Permendikbud No. 64 Th. 2013	Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
32	Permendikbud No. 65 Th. 2013	Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
33	Permendikbud No. 66 Th. 2013	Standar Penilaian Pendidikan
34	Permendikbud No. 04 Th. 2014	Penetapan Penetapan Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS
35	Permendikbud No. 28 Th. 2014	Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS
36	Permendikbud No. 45 Th. 2014	Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
37	Permendikbud No. 57 Th. 2014	Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
38	Permendikbud No. 61 Th. 2014	KTSP Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
39	Permendikbud No. 62 Th. 2014	Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
40	Permendikbud No. 63 Th. 2014	Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
41	Permendikbud No. 79 Th. 2014	Muatan Lokal Kurikulum 2013
42	Permendikbud No. 103 Th 2014	Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
43	Permendikbud No. 104 Th 2014	Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
44	PMA No. 02 Th. 2008	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI & B. Arab Di Madrasah
45	PMA No. 42 Th. 2014	Pencabutan PMA No. 02 Th. 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI & B. Arab Di Madrasah
46	PMA No. 90 Th. 2013	Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
47	PMA No. 14 Th. 2014	Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
48	PMA No. 29 Th. 2014	Kepala Madrasah
49	PMA No. 43 Th. 2014	Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Pada Kemenag
50	KMA No. 73 Th. 2011	Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
51	KMA No. 117 Th. 2014	Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah
52	KMA No. 165 Th. 2014	Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI & B. Arab
53	KMA No. 207  Th. 2014	Kurikulum Madrasah
54	SK Dirjen Pendis No. 166 Th. 2012	Pedoman Beban Kerja Guru Madrasah
55	SK Dirjen Pendis No. 1696 Th. 2013	Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah
56	SK Dirjen Pendis No. 2676 Th. 2013	Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Di Madrasah
57	SK Dirjen Pendis No. 1385 Th. 2014	Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
58	Peraturan Bersama Mendikbud, Menpan & Menag Th. 2014	Penempatan Guru PNS Di Sekolah/Madrasah Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat

VERIFIKASI DAN VALIDASI PESERTA DIDIK (VERVAL PD) - NISN

1. NISN dan Permasalahannya

Pentingnya NISN

•     Setiap Siswa wajib memiliki NISN

•     Apalagi siswa yang akan melaksanakan UN

•     NISN dikelola oleh Kemdikbud

•     Prosedur pengajuan NISN sudah baik, tapi hasilnya belum maksimal

•     Untuk melanjutkan studi, diperlukan NISN

Permasalahan :

•     Banyak siswa belum memiliki NISN

•     Siswa yang tadinya memiliki NISN, tiba-tiba ketika akan UN di cek, ternyata NISN sudah jadi milik orang lain (Masalah pada Sistem Pengelola NISN)

•     Pengajuan NISN lama

2. Pengelolaan NISN Tahun 2015

Dasar :

•     Surat Dirjen Pendis No. Dj.I/Set.I/1/PP.00/791/2015, 11 Maret 2015

Isi Surat :

•       Aplikasi Verval PD, khusus siswa Madrasah

•       Http://vervalpdkemenag.data.kemdikbud.go.id

3. Mekanisme Pengelolaan NISN Tahun 2015 untuk satuan pendidikan di bawah Koordinasi Ditjen Pendidikan Islam

•       Penjaringan data melalui EMIS, excel, backup dan upload data ke emis pusat;

•      Data di emis pusat akan disinkronkan dengan database PDSp Kemdikbud;

•      Data siswa yang sudah masuk database PDSP selanjutnya diverval oleh operator Kemenag Kabupaten pada web Http://vervalpdkemenag.data.kemdikbud.go.id

•      Data referensi hsil verval pd dapat dilihat di http://nisn.data.kemdikbud.go.id

4.    Mekanisme Verval NISN Tahun 2015

•       Tujuan verval : mengecek kesesuaian data pada emis dan data PDSP;

•       Jika sesuai, maka akan masuk ke data referensi NISN;

•       Jika tidak sesuai, tetapi mirip, akan diidentifikasi, jika benar akan dilakukan perubagan data sesuai data emis;

•       Jika tidak sesuai sama sekali, siswa tsb dianggap belum punya NISN dan sistem akan membuatkan NISN baru;

•       NISN baru tsb akan disinkronkan kembali dengan data emis;

5.   Mekanisme Perubahan NISN Tahun 2015

•       NISN yang diberikan sistem dapat diubah, jika terdapat ketidak sesuaian dengan dokumen sebelumnya;

•       Madrasah mengajukan perubahan NISN ke Kemenag Kab. Dengan dokumen asli/copy legalisir yang mencantumkan NISN;

•       Operator kemenag akan mengajukan perubahan NISN ke PDSP dengan scan dokumen;

•       Jika NISN tsb sudah digunakan oleh orang lain atau bukti tidak sah, siswa tsb tetap harus menggunakan NISN baru;

PERATURAN BERSAMA MENTERI TENTANG PENEMPATAN GURU PNS DI SEKOLAH SWASTA

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI  REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/VIII/PB/2014
NOMOR 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014
NOMOR 14/PBM/2014

TENTANG
PENEMPATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH/MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 1

Pemerintah dapat menempatkan guru pegawai negeri sipil (PNS) pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 2

Penempatan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 3

Penempatan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam bentuk pengangkatan dan/atau penempatan guru PNS yang diperbantukan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Pengangkatan dan/atau penempatan guru PNS pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan memperhatikan :

a. kecukupan jumlah dan formasi guru PNS pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh    Pemerintah atau pemerintah daerah; dan

b. kesesuaian antara kualifikasi akademik dan kompetensi guru PNS dengan kebutuhan guru di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 5

Sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat dapat menerima penempatan guru PNS setelah melalui pertimbangan oleh Pemerintah atas dana pendidikan pada sekolah/madrasah yang bersangkutan yang bersumber dari masyarakat dan/atau sumber lain.

Pasal 6

Penyelenggara sekolah/madrasah yang menerima penempatan guru PNS dari Pemerintah wajib melaksanakan peraturan kepegawaian dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.

Pasal 7

Ketententuan lebih lanjut tentang persyaratan, prosedur, evaluasi, dan penghentian pengangkatan dan/atau penempatan guru PNS pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Mendikbud-Menpan&Menag Th. 2014 Download

TUNJANGAN PROFESI

SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

(1)  Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)  Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1(satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3)  Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(4)  Ketentua.n lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

BAB III

HAK

Bagian Kesatu

Tunjangan Profesi

Pasal 15

(1)  Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh  Departemen;

b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;

c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;

d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2)  Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3)   Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai :

a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;

b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;

c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;

d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;

e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;

f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau

g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.

(4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang :

a. berpengalaman sebagai Guru sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan

d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

(5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.

(6)   Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas :

a. pada satuan pendidikan khusus;

b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau

c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 17

(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut :

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;

b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;

c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;

d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;

e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;

f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;

g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;

h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

BAB II

TUNJANGAN PROFESI

Pasal 3

(1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 7

Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.

Pasal 8

Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Departemen.

Pasal 9 

Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.